Untuk mewujudkan kebijakan Kementan, ini strategi BPP Hamparan Perak

Untuk mewujudkan kebijakan Kementan, ini strategi BPP Hamparan Perak

Kamis, 23 Juli 2020

Deli Serdang (ANTARA) - Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani) merupakan program kerja strategis Kementerian Pertanian. 

Sebagai ujung tombak, kapasitas penyuluh pertanian perlu terus diasah dan ditingkatkan agar BPP Konstratani yang merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan.

Apalagi Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo (SYL) menyampaikan bahwa Kostratani sebagai sebuah gerakan, maka harus berjalan seirama, penyuluh, peneliti, petani semua harus nyambung sehingga tujuan akan tercapai.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Prof. Dedi Nursyamsi mengatakan Kostratani sebagai pusat data dan Informasi program-program utama pertanian harus didukung SDM yang menguasai bidang informasi dan teknologi.

Oleh karenanya, agar BPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bisa optimal, berbagai strategi dilakukan diantaranya melalui memfasilitasi BPP dengan perlengkapan IT yang memadai, disertai dengan peningkatan kemampuan penyuluh pertanian meningkatkan keterampilan, keahlian, serta kompetensi penyuluh dalam pengelolaan IT.

Seperti yang telah disosialisasikan Direktur Polbangtan Medan Yuliana Kansrini kepad Kostratani di BPP Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 22 Juli 2020 sekaligus wujud dukungan kebijakan Kementan RI.

Dimana strategi kostratani yang harus dilakukan oleh BPP Hamparan Perak untuk mempercepat terwujudnya pembangunan pertanian adalah dengan meningkatkan peran pimpinan daerah (kepala desa, camat , bupati dan gubernur) untuk menggerakkan penyuluh pertanian.

Kemudian petugas lapangan lainnya, petani dan pelaku usaha dalam pembangunan pertanian, meningkatkan sinergitas pelaku dan program pertanian dengan K/L lainnya, meningkatkan jejaring kerja kostratani dengan instansi pemerintah lainnya dan swasta di daerah.
Serta meningkatkan peran pemimpin non formal kemasyarakatan (KTNA, Kelembagaan Petani, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Asosiasi dan Organisasi Profesi dan lainnya) dalam pembangunan pertanian.

"Kiranya dengan pembentukan BPP Model dapat membawa masyarakat tani menuju kedaulatan pangan dan sekaligus menjadi contoh untuk penyuluh, petani dan masyarakat lainnya termasuk juga menjadi percontohan untuk BPP lainnya," harap Yuliana.